Terkait Pernyataan Mahfud MD Banyak Purnawirawan TNI-Polri Terjun ke Politik, Kadiv Humas: itu Hak Masing-masing
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyindir ada banyak purnawirawan TNI-Polri yang terjun ke politik sehingga bisa menimbulkan isu netralitas saat Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Polri tak mau ambil pusing karena para purnawirawan tersebut saat ini sudah tidak lagi menjadi anggota secara kedinasan.
“Terkait dengan masalah ada senior-senior yang sudah purna, kemudian bergabung dengan partai Pemilu itu adalah hak masing-masing karena beliau sudah bukan menjadi bagian dari Polri dalam kedinasan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023).
Sandi mengatakan para purnawirawan Polri mempunyai kewenangan dalam menentukan pilihannya untuk bergabung kepada partai atau kelompok tertentu.
Di sisi lain, Sandi lebih mengajak kepada seluruh komponen khususnya anggota Polri untuk tetap komitmen dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nantinya.
“Maka dari itu, yang pastinya kita mengimbau kepada semua pihak bukan hanya dari senior-senior yang sudah purna, tetapi semua pihak untuk kita bisa berperan aktif dalam menjaga netralitas, dalam menjaga kondusifitas, dalam menjaga kegiatan rangkaian tahapan pemilu bisa berjalan maksimal, bisa berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai harapan kita semua,” ucapnya.
Pengaruhi Soal Isu Netralitas dalam Pemilu 2024
Seperti diketahui, Mahfud MD menyentil sejumlah purnawirawan TNI maupun Polri yang terjun ke politik.
Hal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
“Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik, mendukung si A si B dan seterusnya,” ucap Mahfud.
Dalam hal ini, Mahfud meminta agar hal-hal tersebut bisa diantisipasi karena akan berpengaruh khususnya soal isu netralitas dalam Pemilu 2024 nanti.
“Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan jika TNI-Polri dalam pesta demokrasi tersebut untuk mementingkan rakyat bukan untuk partai politik.
“Karena posisi TNI polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI/Polri dalam pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan jika TNI/Polri sampai terlibat dan tidak netral Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu nanti.
“Mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu, sementara kita ingin pemilu itu berjalan bermartabat dan damai,” tuturnya.
Dalam hal ini, dua nama purnawirawan TNI-Polri yang santer didengar terjun ke dunia politik adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Keduanya ditunjuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Selain itu, masih banyak purnawirawan lainnya yang juga secara terbuka mendukung bacapres lainnya.
