Pontianak Beritapolisi Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan Firdaus Alim Damopolii, ST, MM mengungkapkan pihaknya telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar karhutla baik itu berupa sanksi pidana, perdata maupun administrasi.

Firdaus mengungkapkan hal itu menjawab pertanyaan wartawan Selasa siang (27/10/20) usai acara sosialisasi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan bertempat di hotel Golden Tulip Pontianak.

Ditambahknnya tahun 2019 lalu, Gakkum telah melakukan tindakan terhadap 20 perusahaan yang melakukan pelanggaran bidang kehutanan.

“Ada yang dikenai sanksi administrasi, dalam hal ini gubernur telah mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan”, ungkapnya.

“Untuk sanksi pendalamannya telah dilakukan satu kasus perorangan. Untuk kasus pidananya ada empat kasus koorporasi untuk P21 dengan satu orang tersangka”, tambah Firdaus.

“Untuk tahun 2020 ada empat korporasi yang mau di P21”, jelasnya.

Menurut Firdaus untuk sanksi perdata masih dalam tahap proses. “Ada 4 perusahaan yang terlibat, masing masing PT.AR , PT ABP, PT.SKM dan PT.EJP yang baru saja P21 kemarin”, jelas Firdaus.

Untuk upaya kedepannya Dirjen LKH dan Bareskrim Mabes Polri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif.

“Tahun 2020, alhamdulillah telah terjadi penurunan karhutla di Kalbar”, papar Firdaus lagi.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here